TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat imbauan agar perguruan tinggi menyosialisasikan Omnibus Law Undang-undang atau UU Cipta Kerja.
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Nizam, mengkonfirmasi surat tersebut. "Betul surat edaran dari Dirjen Dikti," kata Nizam ketika dikonfirmasi, Sabtu, 10 Oktober 2020.
Ada beberapa poin dalam surat imbauan bernomor 1035/E/KM/2020 tertanggal 9 Oktober 2020 ini.
Surat itu memuat perihal 'Imbauan pembelajaran secara daring dan sosialisasi UU Cipta Kerja'. Layang ditujukan kepada para pimpinan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Memperhatikan situasi akhir-akhir ini yang kurang kondusif untuk pembelajaran, terutama terkait dengan tanggapan atas akan diterbitkannya Undang-undang (UU) Cipta Kerja, dengan ini kami mohon Pimpinan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan hal-hal berikut," demikian tertulis dalam pembukaan surat itu.
Imbauan agar mahasiswa tak melakukan unjuk rasa tertuang pada poin 4. Kemendikbud menyinggung alasan keselamatan dan kesehatan di tengah pandemi Covid-19.
Kemudian pada poin 5, Kemendikbud meminta kampus melakukan sosialisasi UU Cipta Kerja. Kementerian pimpinan Nadiem Makarim ini meminta perguruan tinggi mendorong kajian-kajian akademis obyektif atas UU tersebut.
